distributor conblock murah tangerang

DATA TUNGGAL BARU SEKITAR 139 JUTA

Warga yang sudah merekam data untuk KTP elektronik sudah sebanyak 175 juta jiwa. Namun, dari jumlah itu, data yang dipastikan tunggal baru 139 juta, sisanya belum terverifikasi secara daring (online) untuk mengetahui kemungkinan adanya perekaman ganda.

Meskipun begitu, menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Jumat (22/2), di Jakarta, semua data tersebut dimasukkan dalam data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk Pemilihan Umum 2014. Karena itu, data tersebut tidak ditandai sebagai ”tunggal” pada DP4.

”Bagaimana kami menulis itu tunggal kalau masih offline. Sebanyak 175 juta (hasil perekaman KTP elektronik) itu sudah masuk dan kami perkirakan mendekati tunggal. Tapi, yang sudah pasti tunggal 139 juta. Yang lain masih kami uji lagi, mumpung ada waktu 4 bulan,” tutur Gamawan.

Sebelumnya, berkali-kali Gamawan mengatakan, data hasil perekaman KTP elektronik sebanyak 175 juta bisa diyakini akurasi dan validitasnya. Karena itu, dari sekitar 190 juta data penduduk pada DP4 yang diserahkan ke KPU, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) tinggal memutakhirkan data 15 juta penduduk. Apabila jumlah ini dibagi 77.465 kelurahan/desa, rata-rata hanya sekitar 200 penduduk yang masih perlu dicek (Kompas, 7 Februari 2013).

Anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo, menengarai DP4 yang disampaikan pemerintah ke KPU masih ”kotor”. ”Dari sekitar 190 juta data penduduk di DP4, masih ada lebih dari 57.000 jiwa yang berusia di bawah 10 tahun. Juga masih ada ribuan data ganda dan ber- NIK (nomor induk kependudukan) sama. Data hasil rekam KTP elektronik hanya sekitar 134 juta,” ujarnya.

Karena itu, Arif meminta KPU menyinkronkan DP4 dengan data hasil pilkada/pemilu terakhir. Setelah itu, data pemilih perlu dimutakhirkan dan diteliti dengan sungguh-sungguh.

Gamawan menilai tidak banyak data yang tidak valid. ”Semua (pembersihan data) masih berjalan sampai Oktober,” katanya. Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan KPU terkait hasil pembersihan data.

Anggota KPU, Hadar N Gumay, memastikan Pantarlih akan mengecek semua data warga yang berhak memilih tanpa membedakan kesertaan dalam perekaman KTP elektronik. Dari hasil pencocokan dan penelitian, KPU menyusun daftar pemilih sementara.

Sumber : Kompas

Sesama Buruh Di Way Day Surabaya Saling Jotos-jotosan

Keributan kembali terjadi dalam demonstrasi buruh se-Jawa Timur di depan Gedung Neagar Grahadi, Surabaya. Kali ini keributan terjadi antara sesama buruh.

Ribuan massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang datang sekitar pukul 15.00 WIB, kesulitan menerobos massa aksi dari Konfederasi Serikat Nasional (KSN) dan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) yang dikomandoi Andi Peci.

Massa KSN dan GMNI yang datang sejak pagi tadi enggan memberi jalan masuk kepada massa FSPMI yang datang membawa keranda mayat dan foto Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Perang mulut antara mereka pun terjadi. Padahal saat itu anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka tengah berorasi.

"Kita sama-sama buruh, memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kesejahteraan kaum buruh. Tolong saudara Andi Peci, massa diatur, kita sama- sama saudara, jangan ribut karena segelintir orang," teriak salah seorang buruh, Mudjiono, Rabu (1/5).

Namun, situasi yang sudah mulai dingin kembali memanas saat Rieke kembali berorasi. Entah apa pemicunya, tiba-tiba massa buruh yang berada di barisan belakang terlibat adu pukul.

Meski Rieke dan koordinator aksi terus berteriak agar bentrokan dihentikan, massa buruh tetap adu pukul. Sementara polisi yang disiagakan untuk menjaga Gedung Grahadi akhirnya turun tangan untuk melerai aksi tersebut setelah beberapa personel terkena pukulan.

Namun, polisi tak berhasil menghentikan bentrokan yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut. Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga menjadi provokator.

Saat situasi mulai kondusif, Rieke kembali melanjutkan orasinya. Dalam orasinya, Rieke kembali meneriakkan kemerdekaan para buruh.

"Sistem outsourcing, adalah bentuk penindasan bagi kaum buruh. Maka kita sepakat untuk mendesak pemerintah agar segera membubarkan outsourcing," tegas dia.